Oleh Yulvianus Harjono

KOMPAS.com-Pada suatu masa—jutaan tahun ke depan—keturunan kita tidak akan bisa melihat bulan seperti sekarang.

Tidak ada lagi fenomena gerhana matahari ataupun bulan total, kecuali dalam jejak rekam sejarah sains. Lambat, tetapi pasti bulan semakin bergerak menjauh dari bumi.

Bukan tanpa alasan Neil Armstrong—manusia pertama yang menginjakkan kakinya di bulan—meninggalkan jejak panel reflektor yang terdiri atas 100 cermin beberapa menit sebelum dia meninggalkan bulan pada 21 Juli 1969. Reflektor inilah yang kemudian menuntun manusia pada penemuan fakta mencengangkan.

Memanfaatkan reflektor yang tertinggal di bulan, Prof Carrol Alley, fisikawan dari University of Maryland, Amerika Serikat, mengamati pergerakan orbit bulan. Caranya adalah dengan menembakkan laser dari observatorium ke reflektor di bulan. Di luar dugaan, dari hasil pengamatan tahunan, jarak bumi-bulan yang terekam dari laju tempuh laser bumi-bulan terus bertambah.

Diperkuat sejumlah pengamatan di McDonald Observatory, Texas, AS, dengan menggunakan teleskop 0,7 meter diperoleh fakta bahwa jarak orbit bulan bergerak menjauh dengan laju 3,8 sentimeter per tahun.

Para ahli meyakini, 4,6 miliar tahun lalu, saat terbentuk, ukuran bulan yang terlihat dari bumi bisa 15 kali lipat daripada sekarang. Jaraknya saat itu hanya 22,530 kilometer, seperduapuluh jarak sekarang (385.000 km).

Seandainya manusia sudah hidup pada masa itu, hari-hari yang dijalankan terasa lebih cepat. Hitungan kalender pun bakal berbeda. Bagaimana tidak, jika dalam sebulan waktu edar mengelilingi bumi hanya 20 hari, bukan 29-30 hari seperti sekarang. Rotasi bumi ketika itu pun berlangsung lebih cepat, hanya 18 jam sehari.

Jutaan tahun dari sekarang, seiring dengan menjauhnya bulan, hari-hari di bumi pun akan semakin lama, hingga mencapai 40 hari dalam sebulan. Hari pun bisa berlangsung semakin lama, hingga 30 jam. Lantas, mengapa ini bisa terjadi?

Takaho Miura dari Universitas Hirosaki, Jepang, dalam jurnal Astronomy & Astrophysics mengemukakan, jika bumi dan bulan, termasuk matahari, saling mendorong dirinya. Salah satunya, ini dipicu interaksi gaya pasang surut air laut.

Gaya pasang surut yang diakibatkan bulan terhadap lautan di bumi ternyata berangsur-angsur memindahkan gaya rotasi bumi ke gaya pergerakan orbit bulan. Akibatnya, tiap tahun orbit bulan menjauh. Sebaliknya, rotasi bumi melambat 0,000017 detik per tahun.

Stabilitas iklim

Fakta menjauhnya orbit bulan ini menjadi ancaman tidak hanya populasi manusia, tetapi juga kehidupan makhluk hidup di bumi. Pergerakan bulan, seperti diungkapkan Dr Jacques Laskar, astronom dari Paris Observatory, berperan penting menjaga stabilitas iklim dan suhu di bumi.

”Bulan adalah regulator iklim bumi. Gaya gravitasinya menjaga bumi tetap berevolusi mengelilingi matahari dengan sumbu rotasi 23 derajat. Jika gaya ini tidak ada, suhu dan iklim bumi akan kacau balau. Gurun Sahara bisa jadi lautan es, sementara Antartika menjadi gurun pasir,” ucapnya kepada Science Channel.

Sejumlah penelitian menyebutkan, pergerakan bulan juga berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Terumbu karang, misalnya, biasa berkembang biak, mengeluarkan spora, ketika air pasang yang disebabkan bulan purnama tiba.

Bulan penuh juga dipercaya meningkatkan perilaku agresif manusia. Di Los Angeles, AS, kepolisian wilayah setempat biasanya akan lebih waspada terhadap peningkatan aktivitas kriminal saat purnama.

Menjauhnya bulan dari bumi diyakini ahli geologis juga berpengaruh terhadap aktivitas lempeng bumi. Beberapa ahli telah lama menghubungkan kejadian sejumlah gempa dengan aktivitas bulan. ”Kekuatan yang sama yang menyebabkan laut pasang ikut memicu terangkatnya kerak bumi,” ucap Geoff Chester, astronom yang bekerja di Pusat Pengamatan Angkatan Laut AS, seperti dikutip dari National Geographic.

Beberapa kejadian gempa besar di Tanah Air yang pernah tercatat diketahui juga terkait dengan pergerakan bulan. Gempa-tsunami Nanggroe Aceh Darussalam (2004), Nabire (2004), Simeuleu (2005), dan Nias (2005) terjadi saat purnama. Gempa Mentawai (2005) dan Yogyakarta (2005) terjadi pada saat bulan baru dan posisi bulan di selatan.

Misi terbaru NASA

Kini, bulan sebagai tetangga terdekat bumi kembali menjadi perhatian riset astronomi di dunia. Badan Penerbangan dan Antariksa AS (NASA) pada Jumat (19/6) meluncurkan wahana LCRoS (Lunar Crater Observation and Sensing Satellite) di Cape Canaveral, AS. Wahana ini adalah bagian dari misi Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), yaitu persiapan program mengembalikan astronot ke bulan tahun 2020 setelah terakhir dilakukan pada 1969-1972 (Reuters, 18/6).

Sasaran utama misi LCRoS untuk memastikan ada tidaknya air beku yang dipercaya berada di kawasan kawah gelap dekat kutub bulan. Dibantu dengan LRO yang memetakan permukaan di bulan secara detail, kedua misi baru ini mengisyaratkan hal besar: menancapkan tonggak baru soal kemungkinan membangun koloni di luar bumi!

Namun, dengan penuh kerendahan hati, Craig Tooley, LRO Project Manager, mengatakan, ”Pengetahuan kita tentang bulan secara keseluruhan saat ini masih minim. Kita punya peta lebih baik tentang Mars, tetapi tidak untuk bulan kita sendiri.”

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden pendamping Megawati Soekarnoputri yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gerindra, Prabowo Subianto, memiliki harta kekayaan paling banyak dibandingkan pasangan capres dan cawapres lainnya.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang diterima KPU, Prabowo memiliki harta kekayaan Rp 1.579.376.223.359 dan 7.572.916 dollar AS.

Demikian terungkap dalam LHKPN yang diumumkan KPU di Jakarta, Jumat (29/5). “Sebagaimana janji kami, komisioner sepakat untuk mengumumkan LHKPN,” kata anggota KPU, Syamsul Bahri, saat jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta.

Berikut daftar kekayaan capres dan cawapres:

Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota di Provinsi Banten, Indonesia. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008. Wilayah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Rencana ini berawal dari keinginan warga di wilayah selatan untuk mensejahterakan masyarakat. Pada tahun 2000, beberapa tokoh dari kecamatan-kecamatan mulai menyebut-nyebut Cipasera sebagai wilayah otonom. Warga merasa kurang diperhatikan Pemerintah Kabupaten Tangerang sehingga banyak fasilitas terabaikan.

Pada 27 Desember 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang menyetujui terbentuknya Kota Tangerang Selatan. Calon kota otonom ini terdiri atas tujuh kecamatan, yakni, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Cisauk, dan Setu. Wilayah ini berpenduduk sekitar 966.037 jiwa.

Batas wilayah Kabupaten Tangerang dengan calon Kota Tangerang Selatan segera ditetapkan. Demikian pula dengan pusat pemerintahan kota yang baru terbentuk. Pengambilan keputusan mengenai kecamatan mana saja yang masuk Tangerang Selatan juga masih dibicarakan. Rapat di masing-masing fraksi yang diadakan sebelum rapat paripurna digelar sudah menunjukkan alternatif pertama (lima kecamatan) yang disetujui fraksi besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memilih alternatif kedua, yakni enam kecamatan yakni Ciputat, Cisauk, Pondok Aren, Pamulang, Serpong, dan Pagedangan. Berdasarkan hasil voting, 21 anggota DPRD memilih alternatif pertama sedang 14 orang memilih alternatif kedua. Hasil rapat paripurna kemudian dibawa ke DPRD Propinsi Banten dan Menteri Dalam Negeri sebelum dibahas di DPR-RI serta ditetapkan dalam undang-undang.

Pada masa penjajahan Belanda, wilayah ini masuk ke dalam Karesidenan Batavia dan mempertahankan karakteristik tiga etnis, yaitu Suku Sunda, Suku Betawi, dan Suku Tionghoa.

Pada 22 Januari 2007, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang menetapkan Kecamatan Ciputat sebagai pusat pemerintahan Tangerang Selatan. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Endang Sujana, Ciputat dipilih secara aklamasi.

Sebelumnya, beberapa pihak, termasuk Bupati Tangerang Ismet Iskandar menyebut dua kecamatan yakni Ciputat dan Serpong sebagai calon pusat pemerintahan Tangerang Selatan. Pelaksana Tugas Ketua Panitia Khusus Kajian Rencana Pemekaran Wilayah R Dahyat Tunggara menyatakan bahwa daerah Ciputat memiliki nilai strategis dan memenuhi syarat menjadi ibukota. Presidium Pembentukan Tangerang Selatan dan pemerintah induk Kabupaten Tangerang sudah sepakat dengan keputusan ini.

Lokasi persis ibukota itu adalah Kelurahan Maruga yang merupakan bekas Kantor Kawedanan Ciputat dan dipakai sebagai kantor Kecataman Ciputat. Pada rapat paripurna lanjutan, seluruh fraksi DPRD juga menyetujui pemekaran tiga kecamatan baru di wilayah Tangerang bagian selatan. Kecamatan baru itu adalah Kecamatan Ciputat Timur (pemekaran dari Kecamatan Ciputat), Kecamatan Setu (pemekaran dari Kecamatan Cisauk), dan Kecamatan Serpong Utara (pemekaran dari Kecamatan Serpong). Sedang Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Pamulang tidak ada pemekaran wilayah. Dengan demikian, jumlah kecamatan di Kota Tangerang Selatan bertambah dari lima menjadi delapan kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 yang membahas soal pemekaran daerah menyebutkan keputusan akhir rencana itu ada di DPR-RI. Usul disampaikan melalui Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, kemudian dikaji oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Setelah disetujui, Mneteri Dalam Negeri mengajukan kepada Presiden. Kemudian, diajukan dalam bentuk rancangan undang-undang ke DPR-RI untuk diputuskan.

Jumlah penduduk di wilayah ini lebih dari satu juta jiwa. Pamulang dihuni 236.000 jiwa, sedang Ciputat dihuni 260.187 jiwa. Dari dua kecamatan ini, jumlah penduduk 500.000 jiwa. Jika ditambah dengan penduduk Serpong, Pondok Aren, dan Cisauk akan berjumlah lebih dari satu juta jiwa. Sehingga, memenuhi syarat untuk suatu daerah otonom.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten mulai membahas berkas usulan pembentukan Kota Tangerang mulai 23 Maret 2007. Pembahasan dilakukan setelah berkas usulan dan persyaratan pembentukan kota diserahkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ke Dewan pada 22 Maret 2007.

Pada 2007, Pemerintah Kabupaten Tangerang menyiapkan dana Rp 20 miliar untuk proses awal berdirinya Kota Tangerang Selatan. Dana itu dianggarkan untuk biaya operasional kota baru selama satu tahun pertama dan merupakan modal awal dari daerah induk untuk wilayah hasil pemekaran. Selanjutnya, Pemerintah Kabupetan Tangerang akan menyediakan dana bergulir sampai kota hasil pemekaran mandiri.

Sumber : Wikipedia Indonesia